JAKARTA, MetroAnanoLiwu.com– Pemerintah Kabupaten Buton terus memperkuat langkah penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Setelah 503 rumah mendapat dukungan renovasi, Pemkab Buton kini membidik penanganan hingga 3.000 rumah secara bertahap.
Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., saat menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah pusat dan sejumlah kepala daerah itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta sejumlah pejabat pemerintah pusat.
Bagi Pemkab Buton, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus membuka peluang dukungan pemerintah pusat dalam menangani persoalan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
Bupati Alvin mengatakan, 503 rumah yang telah mendapatkan dukungan renovasi merupakan langkah awal dari target yang jauh lebih besar.
“Target kita masih 3.000 rumah. Karena itu, koordinasi seperti ini penting agar kita bisa melihat peluang dukungan dan program yang dapat kita bawa ke Buton,” ujar Alvin.
Menurutnya, penanganan RTLH tidak boleh hanya berorientasi pada perbaikan fisik rumah. Kondisi lingkungan tempat masyarakat tinggal juga harus menjadi bagian dari program.
Rumah yang diperbaiki, kata Alvin, perlu didukung akses jalan yang memadai, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah serta fasilitas dasar lainnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Menko AHY dalam forum. Ia menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu dengan melihat kawasan sebagai satu kesatuan.
Dengan pendekatan tersebut, intervensi pemerintah tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga fasilitas pendukung seperti sekolah, pasar, lapangan olahraga, jaringan transportasi, taman dan rumah ibadah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turut menegaskan pentingnya penataan lingkungan dalam program perumahan.
Ia mencontohkan penanganan kawasan Menteng Tenggulun yang tidak hanya mencakup perbaikan rumah, tetapi juga jalan dan pengelolaan sampah.
Selain aspek fisik, Maruarar menekankan pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Penataan kawasan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi warga melalui pendampingan usaha dan kolaborasi berbagai pihak.
Pendekatan terpadu tersebut menjadi perhatian Pemkab Buton dalam mengejar target penanganan 3.000 RTLH.
Pemkab Buton akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan agar dukungan terhadap program perumahan dapat diperluas.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Setiap peluang koordinasi harus kita manfaatkan untuk memperkuat program di Buton dan mempercepat penanganan rumah masyarakat yang belum layak,” kata Alvin.
Dengan target 3.000 RTLH, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas hunian dan lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Buton.
Keikutsertaan Bupati Alvin dalam forum nasional tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Buton menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan perumahan dan permukiman secara terpadu.
Komentar